Baru-baru ini, izin Universitas Harvard oleh Pemerintah AS untuk mensponsori visa pelajar F1 dan J1 dicabut sementara. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan mahasiswa asing, termasuk 46 penerima beasiswa LPDP di Harvard, karena berpotensi memengaruhi status hukum mereka.
Tindakan hukum dan penundaan
Sebagai respons, Harvard segera mengambil langkah hukum. Pada 29 Mei 2025, pengadilan memutuskan untuk menangguhkan kebijakan tersebut sementara waktu. Hal ini memungkinkan mahasiswa asing untuk melanjutkan studi mereka tanpa perubahan status visa.
Tindakan Cepat dari LPDP & Kemendiktisaintek
Untuk memastikan mahasiswa Indonesia tidak terdampak, LPDP bekerjasama dengan Kemendiktisaintek , Kemenlu , KBRI Washington D.C. , KJRI dan Saham melaksanakan koordinasi intensif:
- Memantau perkembangan hukum secara real-time
- Membuat grup Whatsapp khusus bagi para recipient di Harvard dan AS
- Mengimbau para mahasiswa untuk tetap di wilayah AS guna menghindari risiko kehilangan status visa
Rencana Alternatif: 3 Skema Darurat
LPDP juga telah merancang rencana alternatif jika kebijakan diberlakukan kembali:
- Liburan akademik sambil menunggu situasi membaik
- Pindah studi ke universitas lain di AS yang masih dapat mengeluarkan visa
- Kuliah bold agar studi tetap berjalan tanpa kehadiran langsung di kampus
Informasi Penting
| Aspek | Detail |
| Mahasiswa LPDP di AS | ~ 360 recipient saat ini dan akan berkuliah di AS |
| Harvard | 46 recipient sedang kuliah, 23 telah lulus dan akan kembali ke Indonesia |
| Visa status | Penangguhan kebijakan hingga 29 Mei memberikan waktu untuk melanjutkan studi |
| Larangan keluar AS | Imbauan dari Kemenkeu & LPDP agar mahasiswa tetap berada di AS |
Pentingnya Kebijakan Ini
- Mahasiswa dapat melanjutkan studi tanpa gangguan status hukum.
- LPDP & Pemerintah Indonesia sigap dengan menyiapkan rencana cadangan dan bantuan konsuler.
- Situasi yang dinamis sehingga diperlukan pembaruan informasi dan kesiagaan terus-menerus.